Israel Dituntut Membebaskan Seluruh Tahanan Palestina

Thursday, 07 June 2012 09:19

Jerusalem - Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur. Tuntutan tersebut tertuang dalam Amnesty International, yang diumumkan Rabu (6/6/2012).



"Bebaskan semua tahanan administratif, kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional," kata kelompok hak asasi manusia dalam satu laporan baru. "Hentikan praktek penahanan administratif," tambahnya.


Penahanan administratif diberlakukan berdasarkan mandat Inggris pra tahun 1948, dimana pengadilan-pengadilan militer dapat menahan tanpa pengadilan untuk masa waktu sampai enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan.


Para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel mengakhiri mogok makan pada 14 Mei 2012, setelah Israel berjanji membebaskan mereka yang ditahan tanpa diadili pada akhir masa penahanan mereka sekarang, kecuali ada bukti baru muncul terhadap mereka.


Namun menteri urusan tahanan Palestina, Issa Qaraqaa, pada Ahad lalu mengatakan bahwa Israel tidak akan memegang janjinya. "Israel mulai melanggar kesepakatan yang ditandatangani dengan para tahanan, dan dalam 10 hari setelah mengumumkan penghentian mogok makan, Israel memperpanjang kembali penahanan sekitar 30 tahanan," kata Qaraqaa.


Salah seorang tahanan, Thaer Halahla, yang puasa selama 76 hari dalam protes itu, dibebaskan Selasa petang, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Para anggota keluarga di kota Tepi Barat Al Khalil (Hebron) mengatakan bahwa Halahla, yang termasuk narapidana Bilal Diab, mencapai rekor bagi mogok makan Palestina, dibebaskan setelah ditahan tanpa diadili sejak Juni 2010.


Dalam laporannya,"Starved of Justice: Palestinians detain without trial by Israel" Amnesty mengatakan bahwa pada akhir April setidaknya 308 warga Palestina dikenakan penahanan administratif.


"Di antara mereka 24 orang adalah anggota Dewan Legistlatif Palestina (PLC) termasuk ketuanya Aziz Dweik, para pembela hak asasi manusia seperti Walid Hanatsheh dan setidaknya empat wartawan, selain mahasiswa-mahasiswa dan staf akademik perguruan tinggi," ungkap dokumen Amnesty tersebut.


Di antara rekomendasi Amnesty, Israel harus menghentikan pemindahan paksa para warga Palestina dari Tepi Barat ke Jalur Gaza dan pihak berwenang melindungi semua mereka yang berada dalam tahanan Israel dari semua bentuk penyiksaan dan perlakukan buruk lainnya. (HP, Ant)
http://www.gatra.com/internasional/timur-tengah/13740-israel-dituntut-membebaskan-seluruh-tahanan-palestina

Read more »

Muskercab PKS

Tuntang, Ahad, 27 Mei 2012
Tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang mengadakan Musyawarah Kerja Cabang (MUSKERCAB) secara bersamaan yang bertempat di Rumah Makan Rawa Permai, Desa Lopait Kecamatan Tuntang.

Tiga DPC PKS tersebut adalah DPC PKS Kec. Tuntang, Kec. Bawen dan Kec. Pringapus. Puluhan pengurus termasuk bidang keperempuanan PKS ikut serta dalam MUSKERCAB kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Daerah (RAKERDA) PKS Kab. Semarang beberapa waktu lalu di Tengaran.


Dalam MUSKERCAB ini diputuskan tentang jadwal perekrutan calon legislatif (caleg) PKS yang dipatok pada tahun 2012. Caleg tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal partai, terkait dengan aturan pemilu yang menganut sistem terbuka dengan suara terbanyak.


Dalam hal ini, anggota legislatif (aleg) PKS Kab. Semarang, Dra. Husni Anisah yang berkesempatan hadir menyampaikan, “Penentuan Daerah Pemilihan tidak berubah sebagaimana pemilu yang lalu. PKS di Cabang Dakwah dua harus mampu meningkatkan perolehan suara tiga kali lipat dari sebelumnya. Ini berarti masing-masing ranting PKS harus memiliki kepengurusan yang kokoh. Hal ini mengingat akan ada penghitungan suara tingkat desa, sehingga kader PKS tingkat desa harus mampu mengamankan suara partai, terhindar dari kecurangan mulai dari tingkat desa”.


Disepakati dalam MUSKERCAB kali ini beberapa program unggulan partai, yaitu penokohan kader, penentuan wilayah unggulan, kader penggerak tempat pemungutan suara dan melaksanakan kegiatan bakti sosial serta silaturohim tokoh. Tidak lupa pula selalu diadakan atributisasi setiap saat.


Sekretaris Umum PKS Kab. Semarang, Ahmad Rifa’i menambahkan, target 3 besar merupakan target PKS secara Nasional, adapun di Dapil dua, PKS Kab. Semarang mentargetkan memperoleh 1 kursi mininal dari 8 kursi yang diperebutkan. Humas

Read more »

PKS Usulkan TKI Luar Negeri Bebas Biaya Asuransi & Paspor

Jakarta (29/5) - Fraksi PKS menyampaikan perlunya Negara memberikan asuransi gratis bagi calon pekerja yang kurang mampu. Hal ini karena pekerja yang kurang mampu tersebut mayoritas memiliki penghasilan yang rendah, sehingga akan memberatkan apabila harus membayar premi asuransi.


Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Indra SH saat membacakan pandangan Fraksi PKS terkait pengesahan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, di Ruang Baleg DPR RI, Selasa (29/5).

Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan perubahan redaksi Pasal 53 dalam RUU tersebut, dengan menghilangkan kewajiban bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk menanggung biaya Asuransi/Jaminan Sosial. “Dibalik tingginya biaya untuk menjadi TKI calon pekerja, mereka menjual harta benda, tanah, ternak dan bahkan berhutang,” ujar Indra.


Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan khusus untuk pekerja sektor domestik, Negara harus menanggung biaya pembuatan paspor dengan memperhatikan peraturan tentang keimigrasian yang berlaku. Dalam surat Keputusan Ditjen Imigrasi pada Departemen Hukum dan HAM nomor IMI2.UM.01.01.1-18 tertanggal 11 Januari 2010 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah gratis dapat memperoleh paspor 24 halaman secara gratis. Apabila pekerja menginginkan paspor 48 halaman maka biaya yang timbul ditanggung pekerja sendiri.

Terakhir, Fraksi PKS memandang bahwa proses kepulangan pekerja luar negeri ke daerah asal perlu mendapat pengawasan ketat oleh pemerintah. Hal tersebut khususnya bagi pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik dan/atau yang berpengetahuan minim, sering “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Namun demikian, pekerja tersebut tetap diberi kebebasan untuk memilih sendiri cara pulang menuju daerah asalnya,” kata Indra.

Pandangan Fraksi PKS ini, menurut Indra, disampaikan dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia tersebut, maka negara wajib menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negaranya baik di dalam maupun di luar negeri tanpa diskriminasi. “Sebagai pahlawan devisa Negara, maka calon pekerja atau pekerja Indonesia diluar negeri perlu mendapat perlindungan yang optimal dan mendasar, sehingga pembaharuan RUU dengan konsep yang mutakhir sangatlah penting,”



Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Pemerintah Berhutang Selesaikan Masalah Pangan & Korupsi

Jakarta, (28/5) – Korupsi yang sudah merata dari pusat sampai daerah dan berlangsung sistematis hingga kini masih belangsung menjadi salah satu sebab negara ini belum dapat bangkit dari keterpurukan moral dan ekonomi. Ditambah lagi persoalan pangan yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dari sisi keberpihakan maupun manajemen pengelolaannya membuat semakin labilnya kondisi negara ini.


Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur hasanuddin mengingatkan kembali apa yang dikatakan pendiri negara ini, Bung Karno, bahwa pangan adalah soal hidup mati. Namun pada kenyataannya, negara Indonesia yang telah merdeka ini Kapitalisnya merajalela yang memanjakan korupsi dari pemerintahan pusat hingga daerah. Keadaan ini menjauhkan rakyat Indonesia dari sejahtera, dimana penduduknya selalu bermasalah dengan kecukupan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian disampaikan Ma'mur di Jakarta, Senin (28/5).


5.500 Data laporan kasus Korupsi yang disampaikan ke KPK dalam tempo hanya satu tahun merupakan gambaran begitu rusaknya pengelolaan negara ini. Pangan Indonesia 60% Impor juga memperjelas pekerjaan rumah bangsa ini belum diselesaikan.


“Pangan dan Korupsi, merupakan hutang besar bangsa kita untuk segera diselesaikan”, kata Ma'mur Hasanuddin.

Kepemimpinan SBY yang hampir 2 periode masih ada waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Meskipun terlihat sangat sulit, namun perlu ada kemauan keras untuk mewujudkannya. Lembaga negara baru yang terbentuk seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan ketua MK sendiri bahwa sudah berbagai cara dan teori diterapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini, namun hingga saat ini, korupsi semakin merajalela.

“Saatnya presiden kita sekarang memperbaiki citranya untuk memberantas sistemisasi korupsi. Pikirkan bangsa ini jangka panjang, jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat saja. Presiden adalah milik seluruh bangsa Indonesia”, cetus Ma'mur.

Dari sisi masyarakat, secara gamblang terlihat mulai dari pemberitaan maupun respon masyarakat, sangat minim perhatian pada persoalan pangan dan pertanian. Lebih populer mengurusi konser musik dari pada menyelesaikan persoalan pangan. Belum pernah terlihat di media-media televisi yang menayangkan berjam-jam penyelesaian persoalan pangan.

“Sangat kompleks persoalan negara kita pada penyelesaian pangan dan pertanian karena moral yang terbentuk bukan mengarah pada patriotisme mewujudkan kedaulatan pangan”, ucap Ma'mur.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Pemerintah Harus Serius Wujudkan Mobil Nasional

Jakarta (28/5). Pemerintah diharapkan serius melindungi dan membuat regulasi khusus untuk mobil nasional (mobnas) produk anak bangsa sendiri. Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam energi. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (28/5) menanggapi janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono saat Rakor mengenai mobil listrik dan hybrid di Yogyakarta Jum’at yang lalu, 25 Mei 2012.


“Pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan poliitik ekonomi Internasional karena akan ada negara yang merasa terganggu dengan road map mobil nasional ini.” Lanjut Mardani yang berasal dari Daerah Pemilihan Jabar VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.


Menurut Mardani, Pemerintah harus merubah pendekatannya dari bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini. Mardani berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang. “Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya,” kata Mardani.


Saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia. “Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional, ” imbuh Ketua DPP PKS ini.


“Kita yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini” Demikian tutup Mardani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Luthfi Hasan Ishaaq: Aktivis Islam Harus Membuka Diri

Instanbul — Para aktivis Islam perlu membuka diri, serta membangun relasi dan kerja sama yang produktif dan berkesinambungan dengan beragam kelompok masyarakat. Karena membangun negara, mengelola pemerintahan, terlebih menata kehidupan dunia, tidak mungkin hanya dilakukan oleh para aktivis Islam saja. Ini adalah misi bersama yang hanya bisa dicapai jika melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat.



“Karena perjuangan untuk itu, termasuk di dalamnya unsur kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan seluruh unsur yang dibutuhkan adalah misi bersama." Demikian paparan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam pidatonya pada Konferensi Internasional bertema Islamic Unity and New World, yang diselenggarakan oleh ESAM (Ekonomik ve Sosyal Arastimalar Merkezi) ke-21, Minggu (27/5) di Istanbul, Turki. ESAM adalah sebuah lembaga kajian sosial dan ekonomi di Turki.


Pada konferensi yang dihadiri oleh utusan lebih dari 50 negara itu Luthfi menyatakan, sinyal kebangkitan dunia Islam semakin jelas terlihat dalam dua dekade terakhir. Kebangkitan dunia Islam ini, lanjut Luthfi, harus diiringi dengan kesiapan para aktivis Islam untuk berdialog dan bekerjasama dengan berbagai unsur, baik di level nasional maupun internasional guna mencapai misi bersama. Yakni menciptakan tatanan dunia atau membangun peradaban dunia yang lebih berkeadilan.

Lebih lanjut Luthfi menyatakan, semua negara sangat membutuhkan pengalaman negara lain di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu dunia Islam perlu membangun kerjasama, baik sesama negara Islam maupun dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.


Luthfi juga menyatakan, dunia Islam tak pernah kekurangan pakar di berbagai bidang. Dan kepakaran itu akan terejawantahkan dan tersalur ketika pintu-pintu kerjasama dan keterlibatan mereka dibuka. Sehingga mereka secara bersama-sama dapat berkontribusi membangun peradaban dunia masa depan.
http://www.pks.or.id/content/luthfi-hasan-ishaaq-aktivis-islam-harus-membuka-diri

Read more »

Tuntang, Minggu 1 April 2012
          Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Tuntang mengadakan kegiatan Bakti Sosial (baksos) berupa pembagian sembako gratis kepada puluhan warga Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya PKS Kec. Tuntang meringankan beban warga miskin di desa tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok seiring pembahasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini. PKS Kec. Tuntang perlu melakukan kegiatan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.
          Ketua DPC PKS Tuntang, Agus Hamzah mengatakan; “PKS berupaya peduli dengan nasib rakyat yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial semacam ini yang kami lakukan. Kami berharap bisa membantu rakyat miskin di desa Sraten ini”. Hadir Ketua Cabang Dakwah 2 PKS, Gatot Widodo, Kepala Desa Sraten, Rahmat, Ketua DPD PKS Kab. Semarang Joko Widodo dan aleg Provinsi, Arif Awaludin, S.H, M.Hum
          Bersama para pengurus PKS Tuntang dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) desa Sraten, puluhan warga miskin yang telah dibagikan kupon sembako gratis beberapa hari yang lalu berduyun-duyun mulai mendatangi balai desa Sraten. Warga miskin merasa terbantu, dan mereka berharap agar PKS dapat mengupayakan agar harga-harga tidak mahal, sehingga masyarakat mampu membelinya.

Read more »