Habib Salim Segaf Aljufrie Terpilih Sebagai Ketua Majelis Syura dan Ahmad Syaikhu Presiden PKS Masa Bakti 2020-2025

BANDUNG (5/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. Proses pemilihan Pengurus PKS masa bakti 2020-2025 berlangsung pada sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).

“Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di 5 tahun kedepan," kata Habib Salim dalam pidato sambutannya sesaat setelah ditetapkan sebagai ketua Majelis Syura.

"Pelaksanaan sidang menaati protokol kesehatan covid-19. Semua peserta mengikuti swab test terlebih dahulu dan dinyatakan sehat, memakai masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan. Semoga semua anggota Majelis Syura yang hadir selalu dalam kondisi sehat," kata Habib Salim.

Habib Salim Segaf Al Jufri sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2009-2014. Pada kepengurusan PKS 2015-2020 lalu Habib Salim terpilih menjadi ketua Majelis Syura menggantikan allahyarham KH Hilmi Aminuddin. Kini Habib Salim terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syura PKS.

"Di PKS ini semua tugas tidak ada yang berat karena semua dikerjakan bersama-sama. Dipikirkan, dirumuskan dan disepakati bersama. Jadi saya sebagai ketua tak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti dihadapan Allah. Apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini," kata Habib Salim.

Anggota Majelis Syura yang hadir dalam musyawarah ini adalah utusan masing masing provinsi. Mereka terpilih menjadi anggota Majelis Syura 2020-2025 pada Pemira (Pemilihan Raya) anggota MS dengan sistem pemilihan eletronik. Para kader PKS seluruh Indonesia telah melaksanakan pemilihan anggota Majelis Syura PKS pada 26 Juli lalu. Hasilnya 66 anggota terpilih mewakili 34 provinsi. Merekalah yang hadir bersidang pada Musyawarah Majelis Syura di Bandung.

Sementara itu, kepada Ahmad Syaikhu yang ditunjuk menggantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, Habib Salim berpesan agar Saudara Ahmad Syaikhu bisa melanjutkan dan meningkatkan capaian prestasi yang telah diwariskan oleh Saudara Sohibul Iman.

“Tradisi di PKS, jabatan Presiden itu hanya satu periode saja. Dan itu tradisi yang sangat baik untuk dilanjutkan. Agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan.” Ujar Sohibul Iman menjelaskan terkait pergantian posisi Presiden PKS dari dirinya ke Ahmad Syaikhu. Saat ini Sohibul Iman diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mendampingi Habib Salim.

“Ahmad Syaikhu salah satu kader terbaik partai yang layak melanjutkan tugas sebagai Presiden PKS. Beliau pribadi yang santun, berintegritas dan totalitas dalam berjuang!” Tambah Sohibul mengomentari penerusnya.

Ahmad Syaikhu insya Allah siap melanjutkan kepemimpinan yang ditugaskan kepadanya.

"Terimakasih kepada Kang Sohibul Iman karena telah meletakan fondasi yang sangat baik bagi PKS. Ini adalah bekal terbaik bagi kami di kepengurusan mendatang. Insya Allah, kami akan terus lanjutkan perjuangan lebih baik lagi!” kata Syaikhu

Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan nasional. Oleh karena itu kita harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah melewati ujian yang maha berat ini. “Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat!" Tegas Syaikhu

"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945 dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya!" jelas Syaikhu

"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," kata Syaikhu

Dalam kesempatan itu juga Syaikhu yang pernah menjadi wakil walikota Kota Bekasi dan saat ini menjadi anggota DPR RI menyampaikan terima kasihnya atas kinerja kepengurusan partai periode 2015-2020 yang telah banyak membawa kemajuan bagi partai dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Musyawarah MS PKS diselenggarakan 2-5 Oktober di Bandung. Tanggal 2 semua peserta dilakukan test swab. Tanggal 3 Oktober peserta di karantina di kamar hotel masing-masing sambil menunggu hasil test swab. Semua peserta setelah dinyatakan test swab negatif baru mengikuti Sidang tanggal 4-5 Oktober.

Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua Majelis Syura. Untung Wahono sebagai sekretaris Majelis Syura. Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP.

pks.id

Read more »

Pemerintah Harus Serius Kelola Jardiknas & E-Learning

Jakarta (7/6) Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.


Sebagaimana diketahui hasil rapat kerja Komisi X yang membahas tentang Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran memberikan beberapa catatan yang harus dicermati mengenai pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan tim Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah mengindikasikan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Diantaranya terdapat banyaknya guru yang belum menguasai penggunaan internet dalam pembuatan materi dan bahan ajar maupun sebagai media komunikasi dan informasi.


Sebagaimana juga laporan Kemendikbud yang menyampaikan bahwa nilai Matematika Ujian Nasional (UN) tingkat SMP jeblok. Kemudian Dirjen Pendidikan Menengah menyebut Kualitas Guru Matematika harus ditingkatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham matematika. "Itu semua hanya sedikit dari contoh betapa pemerintah tidak bisa lagi asal-asalan dalam mengelola Jardiknas maupun E-Pembelajaran", ujarnya.


Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan database maupun management system dan juga konten berupa materi konsep yang berkaitan dengan aspek pendukung pendidikan. Ia mengatakan jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kemungkinan sangat besar program-program yang ada di dalamnya akan mubazir.Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pentingnya menjaga kualitas konten tersebut, lebih interaktif, misalnya, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.


Lebih lanjut Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan bahwa di negara manapun dan dalam bidang apapun, prinsip PPP (Public Private Partnership) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah program. Hal itu juga dalam rangka menyiasati keterbatasan resources Pemerintah. "Tentu saja kerja sama tersebut harus mengutamakan kualitas dan tidak boleh mengandung nuansa monopoli", ungkapnya.


Terkait dengan masalah e-learning, Ia menghimbau agar perlu kiranya pemerintah berkaca dari negara-negara lain. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh menyiapkan warga negara mereka agar terus memiliki daya dukung belajar yang kompetitif, seiring dengan trend sarana belajar yang berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, sekali lagi pemerintah harus memberi ruang yang seluas-luasnya, kepada semua pihak yang peduli kepada pendidikan di negeri ini, untuk turut berpartisipasi, bagaimana menyongsong era digital yang sangat dahsyat perkembangannya.


Menurutnya, negara seperti Korea, telah mencanangkan bahwa paling lambat tahun 2015, harus sudah terealisasi apa yang mereka sebut dengan program “One Student One Tablet”. Bahkan Thailand juga sudah memulai hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya semua teknologi itu kembali kepada kontennya yang berkaitan dengan isi teknologinya. "Inilah tantangan pemerintah yang sesungguhnya", tegasnya.


Harapan kita semoga bangsa ini semakin bisa tegak berdiri di hadapan bangsa-bangsa lain. "Sebab kita berani mengubah tradisi dari apa yang disebut dengan ‘mengejar ketertinggalan’, kita ubah dengan ‘menjadi inisiator di depan", pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013

Jakarta (7/6) DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Rabu(6/6), malam.
Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, belum melihat adanya keseriusan pemerintah untuk mengimplimentasikan UU No. 13 tersebut. “Sudah hampir satu tahun Undang Undang Fakir Miskin ini disahkan namun Kami belum melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk mengimplementasikannya. Salah satu buktinya, kita lihat dari keberpihakan anggaran pada Kementerian Sosial, yang diajukan Rp 8 triliun tetapi dalam pagu hanya sekitar Rp 5,5 triliun,” katanya.
Menurut Jazuli, dengan anggaran Rp 8 triliun saja, yang digunakan untuk mendanai target program atau bansos, jika dibandingkan total fakir miskin dan PMKS di seluruh Indonesia gap-nya masih sangat besar. Apalagi jika harus meningkatkan jumlah penerima PKH dan KUBE.

“Lalu, bagaimana Kementerian Sosial dapat meningkatkan secara signifikan jumlah RTSM penerima PKH dan program KUBE. Jika anggarannya saja masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban permasalahan PMKS yang harus ditangani dan diberdayakan,” ungkapnya.
Menurut data dari Kemensos tahun 2011, papar Jazuli, idealnya anggaran yang diberikan kepada Kementerian Sosial adalah sesuai indeks 1,8 juta per orang per tahun. Artinya paling tidak dibutuhkan sekitar Rp 18 triliun. Walaupun sebenarnya dengan dana sebesar itu pun hanya 75 persen persoalan sosial yang benar-benar berhasil diatasi.
Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan itu menegaskan UU Fakir Miskin yang disahkan pada 21 Juli 2011 lalu sudah jelas memberikan mandat kepada Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin.
“Mengapa sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan postur anggaran Kemensos sebagai upaya dan keberpihakan pada fakir miskin dan PMKS? Jangan-jangan tidak ada pemahaman dan kesadaran di pemerintah khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin ini? Ada apa ini?” tanyanya heran.
Jazuli menambahkan, UU ini merupakan inisiatif dari DPR sebagai wakil rakyat dalam rangka implementasi dan manifestasi pasal 34 UUD 1945. “Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan UU yang telah disahkan ini diimplementasikan dan berpihak pada rakyat. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan segera mengagendakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait seperti menteri Keuangan, Bappenas, Mensos, dan Menkokesra untuk mendesak keberpihakan anggaran penanganan fakir miskin berdasarkan UU No.13 tahun 2011 dengan leading sectornya adalah Kemensos,” pungkas Jazuli.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Efek Jera Mafia Pajak

MENCIPTAKAN efek jera pada mafia pajak ternyata tidak mudah dilakukan di negeri ini. Sudah banyak pegawai pajak dihukum akibat menilap duit pajak, namun itu tidak membuat mereka jera.



Tertangkap basahnya Tomy Hendratno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/6), saat menerima uang sogok membuktikan bahwa penangkapan dan penindakan ternyata hanya dianggap angin lalu oleh pegawai pajak yang korup.


Tomy, Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan tertangkap basah saat menerima uang Rp285 juta dari James Gunarjo, seorang pengusaha di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan.


KPK sejauh ini masih mendalami kasus itu, sehingga belum terungkap secara rinci dalam kasus apa Tomy dan James melakukan transaksi ilegal. Namun, keduanya diduga terlibat kepentingan untuk peringanan atau penggelapan pajak.


Kasus Tomy Hendratno menambah panjang daftar pegawai Ditjen Pajak yang terlibat korupsi. Sebelum Tomy ada kasus Gayus Tambunan, Bahasyim, dan Dhana Widyatmika.


Sangat sulit memahami perilaku para pegawai pajak yang korup. Penangkapan dan penindakan terus dilakukan, tetapi itu tidak membuat mereka malu, takut, dan jera dalam mencuri uang rakyat.


Harapan bahwa setelah kasus Dhana Widyatmika, tidak akan ada lagi pegawai pajak yang berani korupsi, ternyata tidak terwujud. Karena, praktik busuk terus berlangsung di antara mereka. Pegawai pajak yang korup seperti Tomy tetap nekad menjalankan praktik penyelewengan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmani sendiri mengakui, selain Tomy, ada sejumlah nama lain pegawai pajak yang sedang diincar karena melakukan pelanggaran hukum.


Pernyataan Fuad Rahmani di satu sisi lumayan melegakan. Melegakan karena upaya menindak pegawai pajak nakal datang dari Ditjen Pajak sendiri. Penangkapan Tomy sendiri tak terlepas dari kerjasama KPK dan Ditjen Pajak.


Namun, di sisi lain, kita khawatir, meski orang-orang seperti Bahasyim, Gayus, Dhana, dan Tomy sudah tertangkap, tidak berarti mental korup di kalangan pegawai pajak itu hilang.


Karena itu, kasus Tomy Hendratno harus menjadi pelajaran sangat serius bagi aparat penegak hukum. Evaluasi tentang mengapa efek jera tidak terjadi setelah hukuman demi hukuman dijatuhkan kepada para penilap pajak harus dilakukan.


Salah satu penyebabnya ialah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Koruptor tidak pernah berhenti mencuri uang rakyat, karena hukuman yang diberikan kepada mereka tidak menakutkan. Sebaliknya, mereka justru dimanjakan.


Dalam kasus Gayus, misalnya, terungkap betapa ia bisa bebas bepergian saat masih berstatus tahanan. Ia bahkan bisa menonton pertandingan tenis dan keluar masuk tahanan berpuluh kali.


Berbagai vonis pengadilan kasus korupsi pun memperlihatkan jarang koruptor dihukum dengan vonis penjara di atas lima tahun. Hukum memang masih berpihak kepada mereka yang memiliki uang.


Karena itu, sudah saatnya memutus lingkaran mafia pajak. Caranya ialah dengan menghukum seberat-beratnya pegawai pajak yang terbukti menilap duit rakyat.
http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/06/08/12845/121/Efek-Jera-Mafia-Pajak-

Read more »

Tepi Barat: Otoritas Palestina meminta dunia internasional menghentikan penjajahan dengan modus pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di tanah Palestina.

Metrotvnews.com,

Israel seperti tidak menghiraukan kecaman internasional terhadap penjajahan dan pengambilan tanah warga Palestina tersebut. Saat ini Israel sudah membangun 851 pemukiman baru di Tepi Barat, yang notabene wilayah Palestina.


Langkah itu diambil sehari setelah parlemen Israel menolak rancangan undang-undang yang melegalkan semua pembangunan apartemen di tanah milik warga Palestina.


Pemerintahan Netanyahu mengumumkan akan membangun 551 perumahan di berbagai wilayah jajahan di Tepi Barat. Sebelumnya Netanyahu mengatakan akan membangun 300 apartemen di lokasi lainnya.

Tentu saja pengumuman itu menimbulkan kecaman keras dari Palestina. Untuk itu Palestina meminta dunia internasional beraksi dan menghentikan semua perluasan penjajahan yang berlangsung.


Sementara sebuah lembaga swadaya masyarakat Israel Peace Now mengatakan, keputusan pemerintah Israel itu merupakan hukuman terhadap warga Israel.(RZY)
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/07/152611/Palestina-Meminta-Dunia-Internasional-Hentikan-Penjajahan-Israel/7

Read more »

Israel Dituntut Membebaskan Seluruh Tahanan Palestina

Thursday, 07 June 2012 09:19

Jerusalem - Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur. Tuntutan tersebut tertuang dalam Amnesty International, yang diumumkan Rabu (6/6/2012).



"Bebaskan semua tahanan administratif, kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional," kata kelompok hak asasi manusia dalam satu laporan baru. "Hentikan praktek penahanan administratif," tambahnya.


Penahanan administratif diberlakukan berdasarkan mandat Inggris pra tahun 1948, dimana pengadilan-pengadilan militer dapat menahan tanpa pengadilan untuk masa waktu sampai enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan.


Para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel mengakhiri mogok makan pada 14 Mei 2012, setelah Israel berjanji membebaskan mereka yang ditahan tanpa diadili pada akhir masa penahanan mereka sekarang, kecuali ada bukti baru muncul terhadap mereka.


Namun menteri urusan tahanan Palestina, Issa Qaraqaa, pada Ahad lalu mengatakan bahwa Israel tidak akan memegang janjinya. "Israel mulai melanggar kesepakatan yang ditandatangani dengan para tahanan, dan dalam 10 hari setelah mengumumkan penghentian mogok makan, Israel memperpanjang kembali penahanan sekitar 30 tahanan," kata Qaraqaa.


Salah seorang tahanan, Thaer Halahla, yang puasa selama 76 hari dalam protes itu, dibebaskan Selasa petang, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Para anggota keluarga di kota Tepi Barat Al Khalil (Hebron) mengatakan bahwa Halahla, yang termasuk narapidana Bilal Diab, mencapai rekor bagi mogok makan Palestina, dibebaskan setelah ditahan tanpa diadili sejak Juni 2010.


Dalam laporannya,"Starved of Justice: Palestinians detain without trial by Israel" Amnesty mengatakan bahwa pada akhir April setidaknya 308 warga Palestina dikenakan penahanan administratif.


"Di antara mereka 24 orang adalah anggota Dewan Legistlatif Palestina (PLC) termasuk ketuanya Aziz Dweik, para pembela hak asasi manusia seperti Walid Hanatsheh dan setidaknya empat wartawan, selain mahasiswa-mahasiswa dan staf akademik perguruan tinggi," ungkap dokumen Amnesty tersebut.


Di antara rekomendasi Amnesty, Israel harus menghentikan pemindahan paksa para warga Palestina dari Tepi Barat ke Jalur Gaza dan pihak berwenang melindungi semua mereka yang berada dalam tahanan Israel dari semua bentuk penyiksaan dan perlakukan buruk lainnya. (HP, Ant)
http://www.gatra.com/internasional/timur-tengah/13740-israel-dituntut-membebaskan-seluruh-tahanan-palestina

Read more »

Muskercab PKS

Tuntang, Ahad, 27 Mei 2012
Tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang mengadakan Musyawarah Kerja Cabang (MUSKERCAB) secara bersamaan yang bertempat di Rumah Makan Rawa Permai, Desa Lopait Kecamatan Tuntang.

Tiga DPC PKS tersebut adalah DPC PKS Kec. Tuntang, Kec. Bawen dan Kec. Pringapus. Puluhan pengurus termasuk bidang keperempuanan PKS ikut serta dalam MUSKERCAB kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Daerah (RAKERDA) PKS Kab. Semarang beberapa waktu lalu di Tengaran.


Dalam MUSKERCAB ini diputuskan tentang jadwal perekrutan calon legislatif (caleg) PKS yang dipatok pada tahun 2012. Caleg tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal partai, terkait dengan aturan pemilu yang menganut sistem terbuka dengan suara terbanyak.


Dalam hal ini, anggota legislatif (aleg) PKS Kab. Semarang, Dra. Husni Anisah yang berkesempatan hadir menyampaikan, “Penentuan Daerah Pemilihan tidak berubah sebagaimana pemilu yang lalu. PKS di Cabang Dakwah dua harus mampu meningkatkan perolehan suara tiga kali lipat dari sebelumnya. Ini berarti masing-masing ranting PKS harus memiliki kepengurusan yang kokoh. Hal ini mengingat akan ada penghitungan suara tingkat desa, sehingga kader PKS tingkat desa harus mampu mengamankan suara partai, terhindar dari kecurangan mulai dari tingkat desa”.


Disepakati dalam MUSKERCAB kali ini beberapa program unggulan partai, yaitu penokohan kader, penentuan wilayah unggulan, kader penggerak tempat pemungutan suara dan melaksanakan kegiatan bakti sosial serta silaturohim tokoh. Tidak lupa pula selalu diadakan atributisasi setiap saat.


Sekretaris Umum PKS Kab. Semarang, Ahmad Rifa’i menambahkan, target 3 besar merupakan target PKS secara Nasional, adapun di Dapil dua, PKS Kab. Semarang mentargetkan memperoleh 1 kursi mininal dari 8 kursi yang diperebutkan. Humas

Read more »