PKS Perkuat Hubungan Dengan Partai-Partai Islam Mancanegara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memperkuat hubungan kerjasama dengan partai-partai Islam dari sejumlah negara. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2012 di Medan, PKS menmgundang sejumlah perwakilan partai-partai Islam dari sejumlah negara antara lain Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Partai Keadilan Maladewa, Jamiat Khoir, Pakistan, Jamiat Khoir Srilanka, dan juga perwakilan komunitas Muslim Inggris.

Menurut Wakil Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Luar Negeri, Taufiq Ramli Wijaya kedatangan mereka dimaksudkan untuk saling belajar perkembangan demokrasi di masing-masing negara serta memperkuat hubungan kerjasama di berbagai sektor. Sektor yang menjadi prioritas adalah kerjasama di sektor pendidikan dan ekonomi dalam upaya partisipasi mengentaskan kemiskinan di negara-negara masing.


Sementara itu menurut Wakil Presiden of Partai Adalaath Maladewa, Mauroof Hussain menyambut baik undangan PKS dan pihaknya bersemangat belajar dari PKS mengembangkan SDM dan infrastruktur partai. Mauroof juga mengaku ingin mempelajari pengalaman PKS dalam menjalani demokrasi di Parlemen.


"Saat ini kami belum berhasil menempatkan kader kami di Parlemen. Untuk itu kami perlu belajar banyak dari PKS," ujar Mauroof.


Pada kesempatan yang sama, perwakilan Jamiat Islami, Pakistan, Sahid Warsi menuturkan, bahwa partai berawal dari gerakkan amal islami seperti halnya PKS. Jamiat Islami, tumbuh dari bawah dan banyak mengadvokasi pelayanan publik dan juga pendidikan yang berkualitas. Kami banyak belajar dari Indonesia bagaimana membangun gerakkan sosial pendidikan untuk membantu masyarakat. Lebih lanjut Warsi mengatakan, saat ini sayap pendidikan, 150 ribu guru di Pakistan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Mereka juga mencetak 500 ribu eksemplar buku bekerjasama dengan China untuk dibagikan gratis kepada pelajar di Pakistan.


Dalam waktu dekat, mereka akan membuka kantor di Jakarta. Dan PKS menyambut baik tawaran Jamiat Islami untuk bekerjasama membentuk lembaga pengujian internasional untuk standardisasi kualitas sarjana muslim di kedua negara maupun negara-negara lain.


Selain dengan partai islam, PKS juga meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya di dalam maupun luar negeri. Salah satunya dengan komunitas dan politisi Muslim Inggris. Hal itu ditandai dengan kehadiran mantan ketua asosiasi muslim Inggris, Ahmad Amir Ali. “Usia PKS masih relatif muda. Karena itu kita perlu belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan berbagai pihak dalam melayani masyarakat,” kata Taufik.


Dalam waktu, PKS akan menggelar workshop pengembangan bisnis bekerjasama dengan komunitas muslim Inggris di London. Sejumlah pengusaha muslim asal Indonesia sudah menyatakan niatnya ikut serta dalam kegiatan tersebut, pungkas Taufik.
http://www.pks.or.id/content/pks-perkuat-hubungan-dengan-partai-partai-islam-mancanegara

Read more »

Mukernas PKS 2012 Bahas Isu Nasional di Medan

25 Mar 2012
Medan - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dijadwalkan berlangsung 26-30 Maret 2012 akan membahas isu-isu nasional yang tengah berkembang saat ini, termasuk mengenai kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM mulai April 2012. Selain itu, dalam rangkaian di luar sidang-sidang (nonformal) akan diisi dengan berbagai perlombaan, kegiatan sosial dan pertunjukan band serta hiburan lainnya.


Hal tersebut dikatakan Sekretaris Mukernas PKS 2012 Heriansyah, dalam konfrensi persnya, di Tiara Convention Hall Medan, Kamis (22/3). Turut mendampingi Heriansyah, Wakil Ketua Organizing Committee Mukernas PKS 2012 yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri dan Ketua Panitia Bidang Program yang juga Sekretaris Umum DPW PKS Sumut Satria Yuda Wibowo.


"Ada dua bagian acara yang akan diselenggarakan dalam Mukernas PKS 2012 ini, yakni sidang-sidang yang akan berlangsung di Hotel Santika dan agenda di luar sidang berupa perlombaan dan sejumah hiburan termasuk berbalas pantun yang dipusatkan di Lapangan Benteng Medan," kata Heriansyah yang juga Wakil Ketua DPW PKS Sumut.


Untuk agenda di luar sidang, katanya, meliputi perlombaan PKS Idol, orasi politik, festival band religi, dan sejumlah perlombaan anak-anak tingkat TK dan SD. Sementara itu ada juga kegiatan bazar, servis betor gratis (20-25 Maret), donor darah (25 Maret), pengobatan gratis (27-28 Maret), bersih Sungai Deli (25 Maret), Jalan Sehat dan Senam Nusantara (25 Maret). Kemudian ada penampialn sejumlah band dan grup lawak antara lain Gigi Band, Ebit Beat A, Justice Voice, Izzatul Islam, Shoutul Harokah, Maidany, Orkes El Surayya, Lawak Jamal CS, One Voice & Friends. Theater Alif. Selain itu ada juga penampilan Cahaya Deli serta penampilan perkusi dan tabligh akbarf.

"Seluruh rangkaian ini dilaksanakan untuk lebih mengadakan silaturahim nasional dalam rangka memasyarakatkan kegiatan-kegiatan PKS. Selain itu juga akan dihadiri kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota se-indonesia, khususnya kader dan yang diusung PKS. Serta sejumlah menteri dan tokoh nasional, pemimpin OKP dan Parpol nasional dan tokoh-tokoh Sumut serta sejumlah kedutaan asing di Indonesia," paparnya.

Dikatakannya, hingga saat ini 20 kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah mengkonfirmasi kehadirannya kepada panitia. Termasuk tiga menteri yang merupakan kader PKS yakni Menkominfo, Mensos, dan Menteri Pertanian. Dalam undangan, panitia juga mengundang seluruh menteri saat ini.
Pilgubsu Mungkin Masuk Pembahasan


Menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, Heriansyah mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan ada pembahasan mengenai pengusungan calon gubernur oleh PKS untuk Pemilihan Gubernur Sumut (Pigubsu) yang dijadwalkan 7 Maret 2013.


"Sekadar informasi proses pengusungan calon Gubsu sudah berlangsung jauh-jauh hari dan saat ini sudah mencapai titik kulminasi. Namun, saya tidak bisa memastikan apakah pada Mukernas ini akan diumumkan calon Gubsu dari PKS atau tidak," ungkapnya.

Sigit Pramono Asri menambahkan, dalam Mukernas nanti sudah tentu akan ada pembahasan mengenai Pikada, Pilpres maupun pemilu legislatif. "Tentu arah ke situ ada bersinggungan juga, meskipun tidak dijadwalkan secara khusus, namun bagaimana pembahasannya itu nanti baru kelihatan saat Mukernas berlangsung," katanya.
http://www.pks.or.id/content/mukernas-pks-2012-bahas-isu-nasional-di-medan


PKS Gelar Mukernas di Medan

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Mencanangkan 2012 sebagai tahun mobilisasi kekuatan politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Medan. Setelah sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta pada awal Maret lalu, kini konsolidasi semakin disolidkan dengan acara Mukernas.

Acara yang berlangsung mulai dari Selasa (27/3) hingga Jumat (30/3) ini mengambil tema sama seperti Rakornas, yakni “Bekerja Dalam Kebhinekaan Untuk Kejayaan Bangsa”. Pada hari pertama, kegiatan tersebut akan melakukan pembahasan akhir mengenai draft agenda kerja nasional DPP PKS. Selain itu, ada juga koordinasi Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW).


“Ada juga Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW),” ungkap Ketua Panitia Silatnas, Masyudi, saat ditemui di Medan, Senin (26/3).


Pada hari kedua, lanjut dia, selain melanjutkan rangkaian agenda hari pertama, ada juga pemamparan konstelasi politik 2014 oleh MPP. Pada hari kedua pun akan dilakukan acara diskusi tentang Draft RUU Pemilu, diskusi dan simulasi perhitungan kursi, dan taujih Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, termasuk sosialisasi hasil Majelis Syuro PKS.


“Kegiatan tersebut sekaligus menetapkan Pronas PKS DPP-DSP-MPP tahun 2012,” papar Masyudi.

Dia mengungkapkan acara Mukernas PKS tidak hanya berlangsung dalam sidang saja, melainkan juga ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di luar sidang. Bertempat di Lapangan Banteng atau samping Kantor Gubernur Medan, acara ramah tamah digelar. Mulai dari stand-stand makanan khas medan, wahana permainan anak-anak, juga pertunjukkan musik.


Dalam bazaar dan eskpo, seluruh peserta Mukernas PKS juga berencana melakukan rihlah ke Danau Toba, yakni pada Kamis (29/3). Malam harinya ada pertunjukkan musik dari grup band Gigi. Acara yang dimulai pada Ahad (25/3) itu dibuka oleh Gubernur Medan, Gatot Pujo Nugroho.


Selain acara Mukernas, PKS juga menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silatnas). Pada kegiatan tersebut, ungkap Masyudi, para ketua-ketua bidang dewan pimpinan pusat melaporkan hasil kegiatan kepada anggota legislatif yang ada di seluruh Indonesia. “Sejatinya acara ini merupakan silaturahim dan penguatan konsolidasi,” paparnya.

Read more »

Dana Amal PKS Setahun Capai Rp 300 Miliar

 REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.
“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'. Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).
Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.
Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.
Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut.
Sumber: Republika

Read more »

Jakarta(13/3) Anggota Komisi Agama DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi LPPOM MUI yang telah menyiapkan Sistem Sertifikasi Halal Online dan akan segera di-launching. Dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal tidak terbatas tempat dan waktu.
“Sistem Sertifikasi Halal Online yang sedang dibangun oleh LPPOM MUI sangat sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip sertifikasi halal yang ada di RUU JPH, yaitu asas transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Dengan adanya sistem online ini maka proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.” papar Jazuli di DPR RI, Selasa (13/3).
Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan mengatakan, penggunaan teknologi informasi sangat tepat digunakan dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikasi. Dengan Integrated System, proses pendaftaran, pemantauan, hingga mendapatkan sertifikasi halal bisa dipantau dan dilaksanakan melalui sistem online terpadu. Produsen dan konsumen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa langsung daftar dalam portal resmi LPPOM MUI.
Jazuli yang juga Anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH) sangat mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan produsen. “Sampai saat ini memang LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal di Indonesia yang sudah berpengalaman selama dua puluh tiga tahun. Standar Halal Indonesia yang sebelumnya diluncurkan juga telah diakui dunia internasional,” ujar Jazuli.
Pada pekan lalu (8/3) RUU JPH resmi dibahas kembali di DPR RI. RUU ini menurut Jazuli, diharapkan lebih memperkuat jaminan negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting agar produk makanan terjamin kehalalan dan kesehatannya. Dia menegaskan RUU ini tidak diskriminatif dan nantinya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Karena makna halal sesungguhnya lebih luas menjamin kebaikan dan kesehatan dari suatu produk. Jazuli optimis, walaupun pada pembahasan awal dengan pemerintah dan DPD RI masih ada perbedaan pendapat, RUU JPH ini dapat secepatnya disahkan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

PKS Dorong Pemerintah Buka Perwakilan di Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS mendorong Indonesia untuk membuka perwakilannya di Palestina. Selama ini Indonesia belum memiliki perwakilan di sana. Sementara, Indonesia perlu memberikan perhatian terhadap Palestina sesuai amanat Pendiri Bangsa.
"Selama ini, kita seperti belum maksimal mendukung kemerdekaan Palestina," jelas Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Republika, Selasa (13/3).

Dukungan Indonesia baru berupa lobi-lobi internasional, bahkan hanya sebatas pada retorika. Mahfudz mendukung adanya langkah kongkrit mendukung Palestina bersatu antara faksi Presiden Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Ismail Haniyah.
Salah satu caranya adalah membangun kantor perwakilan disana. Hal ini penting agar Indonesia dapat terjun langsung menjalankan amanat pendiri bangsa untuk mendukung Palestina bersatu dan merdeka. Keberadaan kantor perwakilan di sana juga diperlukan untuk mendorong negara-negara lain melakukan hal yang sama.
"Pada gilirannya ini akan menjadi tekanan politik besar bagi Israel untuk tidak bertindak semaunya terhadap Palestina," kata politisi PKS tersebut.
Indonesia, menurutnya, harus bereaksi keras terhadap aksi militer Israel terhadap rakyat sipil Palestina. Dia menilai serangan ini ditargetkan untuk menghancurkan proses rekonsiliasi dua faksi utama Palestina yang sudah disepakati. Dan, ini bukti bahwa Israel tidak akan pernah memberi jalan bagi hadirnya negara Palestina bersatu.
Sumber: Republika

Read more »

Pertemuan Calon Anggota KPU Harus Jaga Kualitas Pemilu 2014

Jakarta (13/3) Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengakui adanya lobi atau pertemuan khusus antara beberapa calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan beberapa fraksi di DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut wajar dilakukan selama bertujuan untuk memilih komisioner KPU yang berintegritas untuk menjaga kualitas Pemilu 2014.
“Jika pertemuan tersebut untuk memastikan integritas dan kemampuan mereka untuk menjaga pemilu agar tetap luber jurdil dan aman, pertemuan tersebut dapat dipahami.” Kata Muzzammil di DPR RI (13/3).
Alasannya, menurut Muzzammil secara psikologi politik banyak partai politik peserta Pemilu 2009 merasa dirugikan oleh oknum anggota KPU di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam Pilkada. “Nuansa money politics sangat terasa. Partai meragukan indepensi dan integritas beberapa oknum anggota KPU/KPUD. Untuk itu partai ke depan tidak mau salah pilih”. Ujarnya.
Namun, jika pertemuan yang dilakukan hanya untuk kepentingan sempit partai politik tertentu untuk memenangkan Pemilu 2014, maka ini perlu untuk diwaspadai.
“Jika ada deal-deal politik tertentu untuk mencurangi Pemilu. Ini akan mengulang praktik mafia Pemilu 2009, tentu akan merugikan hak rakyat sebagai pemilik suara.” Katanya.
Kesepakatan antara calon komisioner dengan partai politik tersebut akan berpengaruh pada pemilihan KPU di Propinsi karena mereka dipilih oleh KPU Pusat sedangkan anggota KPUD Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Propinsi.
“Dampak mafia pemilu ini akan menjadi bola salju, Jika di pusat sudah tidak independen ke bawah juga sama. Potensi kecurangan pun besar. Kualitas pemilu juga akan rusak”. Ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Untuk itu, menurutnya semua fraksi di DPR harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas pemilu yang baik dengan memilih komisioner KPU yang berintegritas. Kesalahan dalam memilih komisioner KPU akan menambah buruk kualitas pemilu.“Tentu akan membahayakan stabilitas bangsa dan negara, ditengah kepercayaan publik yang merosot terhadap partai politik.” Ujarnya.

Karena kualitas Pemilu ditentukan oleh para penyelenggaranya, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar semua fraksi di DPR berhati-hati dalam memilih komisioner KPU. “Untuk Pemilu 2014 yang berkualitas, kami dari Fraksi PKS berharap semua fraksi memilih calon komisioner KPU yang profesional, independen, dan berintegritas dalam fit and profer test di Komisi II nanti.” Pintanya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Terbongkar, AS Persenjatai Israel Bombardir Palestina

Senin, 12 Maret 2012 07:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Donatur senjata dan amunisi Israel untuk menyerang Palestina telah terbongkar. Kampanye AS untuk Akhiri Pendudukan Israel mempublikasikan dokumen kebijakan terbaru yang menyatakan, bahwa AS di balik semua itu.

AS telah membiayai dan memproduksi senjata dan amunisi selama dekade terakhir, yang telah digunakan Israel untuk membunuh rakyat Palestina yang tidak berdaya. "Bantuan AS pada Israel tidak harus terjadi, dan harus dipertimbangkan lagi," kata Josh Ruebner, Direktur advokasi Nasional, Ahad (11/3).

"Senjata dan amunisi AS yang diberikan pada Israel, secara tidak langsung melibatkan AS dalam pelanggaran hak-hak warga Palestina, yang selama 44 tahun diduduki oleh Israel," tambahnya.

Hal ini diperkirakan, antara tahun 2000 hingga 2009, Amerika Serikat telah mentransfer lebih dari 670 juta senjata, amunisi, dan peralatan yang terkait untuk Israel.

Pada periode yang sama, Israel setidaknya telah membunuh 2.696 warga Palestina tak bersenjata, termasuk 1.128 anak-anak. Hal ini sudah pasti, dilakukan dengan senjata AS yang melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata.

Sebab Undang-undang Bantuan Luar Negeri, yang ditandatangani pada tahun 1961 menetapkan bahwa, 'Tidak ada bantuan keamanan yang diberikan pada sebuah Negara yang terlibat dalam pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara internasional.'

Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Aghia Khumaesi
Sumber: press tv
http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/03/12/m0qy9j-terbongkar-as-persenjatai-israel-bombardir-palestina

Read more »