RESES MUHAMMAD HARIS, S.S

Tuntang, Minggu 11 Nopember 2007
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Tengah, Muhammad Haris, S.S mengadakan reses bersama warga Kabupaten Semarang, kader, simpatisan dan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bertempat di gedung Pasar Industri Kecil dan Kerajinan (PIKK) Jawa Tengah, desa Lopait, Kecamatan Tuntang. Acara berlangsung siang hari, pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kecamatan Tuntang, Gatot Widodo Budianto mengatakan : ”Kepada dewan yang kami hormati, saya selaku warga Tuntang, mengusulkan agar pemerintah Propinsi dapat memajukan warga di sekitar Rawa Pening. Saya lihat Rawa Pening memiliki banyak potensi, antara lain letaknya strategis, dilingkupi 4 kecamatan, potensi pertanian dan perikanan juga besar. Saya minta dewan dapat membahas pembangunan wilayah di sekitar Rawa Pening ini”.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tengah, Muhammad Haris, S.S mengatakan: ”Saya setuju dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pengelolaan Rawa Pening ke Dewan. Ini merupakan potensi besar, apalagi kalau dikelola secara sungguh-sungguh. Rawa Pening memiliki banyak potensi baik dalam hal pertanian, perikanan maupun pariwisata. Insayaallah akan saya komunikasikan di dewan agar ada pembahasan lintas bidang mengenai pegelolaan Rawa Pening. Pengelolaan Rawa Pening juga akan menambah pendapatan Daerah”.
Ketua DPC PKS Kecamatan Banyubiru, Khumaedi megatakan : ”Bapak Haris selaku dewan Propinsi, di daerah Banyu Biru terdapat banyak pengrajin enceng gondok yang membutuhkan bimbingan dan bantuan modal, selain itu para petani juga memiliki masalah mahalnya pupuk dan harga gabah. Tolong diusahakan penyelesaiannya”.
Menanggapi aspirasi ini, Muhammad Haris, S.S menyampaikan : ”Untuk bantuan bagi Industri Kecil dan pengrajin ada anggaran dan bisa diakses, silahkan ajukan proposal permohonan. Sedang tentang harga pupuk dan gabah itu merupakan masalah komplek yang banyak melibatkan departemen lain, seperti perdagangan, pertanian dan susahnya lagi pengambil keputusan ada di Pusat. Tapi kami tetap akan usahakan solusinya”. (humas)