Jumat, 08 Juni 2012

Pemerintah Harus Serius Kelola Jardiknas & E-Learning


Jakarta (7/6) Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.


Sebagaimana diketahui hasil rapat kerja Komisi X yang membahas tentang Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran memberikan beberapa catatan yang harus dicermati mengenai pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan tim Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah mengindikasikan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Diantaranya terdapat banyaknya guru yang belum menguasai penggunaan internet dalam pembuatan materi dan bahan ajar maupun sebagai media komunikasi dan informasi.


Sebagaimana juga laporan Kemendikbud yang menyampaikan bahwa nilai Matematika Ujian Nasional (UN) tingkat SMP jeblok. Kemudian Dirjen Pendidikan Menengah menyebut Kualitas Guru Matematika harus ditingkatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham matematika. "Itu semua hanya sedikit dari contoh betapa pemerintah tidak bisa lagi asal-asalan dalam mengelola Jardiknas maupun E-Pembelajaran", ujarnya.


Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan database maupun management system dan juga konten berupa materi konsep yang berkaitan dengan aspek pendukung pendidikan. Ia mengatakan jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kemungkinan sangat besar program-program yang ada di dalamnya akan mubazir.Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pentingnya menjaga kualitas konten tersebut, lebih interaktif, misalnya, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.


Lebih lanjut Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan bahwa di negara manapun dan dalam bidang apapun, prinsip PPP (Public Private Partnership) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah program. Hal itu juga dalam rangka menyiasati keterbatasan resources Pemerintah. "Tentu saja kerja sama tersebut harus mengutamakan kualitas dan tidak boleh mengandung nuansa monopoli", ungkapnya.


Terkait dengan masalah e-learning, Ia menghimbau agar perlu kiranya pemerintah berkaca dari negara-negara lain. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh menyiapkan warga negara mereka agar terus memiliki daya dukung belajar yang kompetitif, seiring dengan trend sarana belajar yang berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, sekali lagi pemerintah harus memberi ruang yang seluas-luasnya, kepada semua pihak yang peduli kepada pendidikan di negeri ini, untuk turut berpartisipasi, bagaimana menyongsong era digital yang sangat dahsyat perkembangannya.


Menurutnya, negara seperti Korea, telah mencanangkan bahwa paling lambat tahun 2015, harus sudah terealisasi apa yang mereka sebut dengan program “One Student One Tablet”. Bahkan Thailand juga sudah memulai hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya semua teknologi itu kembali kepada kontennya yang berkaitan dengan isi teknologinya. "Inilah tantangan pemerintah yang sesungguhnya", tegasnya.


Harapan kita semoga bangsa ini semakin bisa tegak berdiri di hadapan bangsa-bangsa lain. "Sebab kita berani mengubah tradisi dari apa yang disebut dengan ‘mengejar ketertinggalan’, kita ubah dengan ‘menjadi inisiator di depan", pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Read more »

DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013


Jakarta (7/6) DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Rabu(6/6), malam.
Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, belum melihat adanya keseriusan pemerintah untuk mengimplimentasikan UU No. 13 tersebut. “Sudah hampir satu tahun Undang Undang Fakir Miskin ini disahkan namun Kami belum melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk mengimplementasikannya. Salah satu buktinya, kita lihat dari keberpihakan anggaran pada Kementerian Sosial, yang diajukan Rp 8 triliun tetapi dalam pagu hanya sekitar Rp 5,5 triliun,” katanya.
Menurut Jazuli, dengan anggaran Rp 8 triliun saja, yang digunakan untuk mendanai target program atau bansos, jika dibandingkan total fakir miskin dan PMKS di seluruh Indonesia gap-nya masih sangat besar. Apalagi jika harus meningkatkan jumlah penerima PKH dan KUBE.

“Lalu, bagaimana Kementerian Sosial dapat meningkatkan secara signifikan jumlah RTSM penerima PKH dan program KUBE. Jika anggarannya saja masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban permasalahan PMKS yang harus ditangani dan diberdayakan,” ungkapnya.
Menurut data dari Kemensos tahun 2011, papar Jazuli, idealnya anggaran yang diberikan kepada Kementerian Sosial adalah sesuai indeks 1,8 juta per orang per tahun. Artinya paling tidak dibutuhkan sekitar Rp 18 triliun. Walaupun sebenarnya dengan dana sebesar itu pun hanya 75 persen persoalan sosial yang benar-benar berhasil diatasi.
Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan itu menegaskan UU Fakir Miskin yang disahkan pada 21 Juli 2011 lalu sudah jelas memberikan mandat kepada Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin.
“Mengapa sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan postur anggaran Kemensos sebagai upaya dan keberpihakan pada fakir miskin dan PMKS? Jangan-jangan tidak ada pemahaman dan kesadaran di pemerintah khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin ini? Ada apa ini?” tanyanya heran.
Jazuli menambahkan, UU ini merupakan inisiatif dari DPR sebagai wakil rakyat dalam rangka implementasi dan manifestasi pasal 34 UUD 1945. “Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan UU yang telah disahkan ini diimplementasikan dan berpihak pada rakyat. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan segera mengagendakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait seperti menteri Keuangan, Bappenas, Mensos, dan Menkokesra untuk mendesak keberpihakan anggaran penanganan fakir miskin berdasarkan UU No.13 tahun 2011 dengan leading sectornya adalah Kemensos,” pungkas Jazuli.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Read more »

Efek Jera Mafia Pajak

MENCIPTAKAN efek jera pada mafia pajak ternyata tidak mudah dilakukan di negeri ini. Sudah banyak pegawai pajak dihukum akibat menilap duit pajak, namun itu tidak membuat mereka jera.



Tertangkap basahnya Tomy Hendratno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/6), saat menerima uang sogok membuktikan bahwa penangkapan dan penindakan ternyata hanya dianggap angin lalu oleh pegawai pajak yang korup.


Tomy, Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan tertangkap basah saat menerima uang Rp285 juta dari James Gunarjo, seorang pengusaha di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan.


KPK sejauh ini masih mendalami kasus itu, sehingga belum terungkap secara rinci dalam kasus apa Tomy dan James melakukan transaksi ilegal. Namun, keduanya diduga terlibat kepentingan untuk peringanan atau penggelapan pajak.


Kasus Tomy Hendratno menambah panjang daftar pegawai Ditjen Pajak yang terlibat korupsi. Sebelum Tomy ada kasus Gayus Tambunan, Bahasyim, dan Dhana Widyatmika.


Sangat sulit memahami perilaku para pegawai pajak yang korup. Penangkapan dan penindakan terus dilakukan, tetapi itu tidak membuat mereka malu, takut, dan jera dalam mencuri uang rakyat.


Harapan bahwa setelah kasus Dhana Widyatmika, tidak akan ada lagi pegawai pajak yang berani korupsi, ternyata tidak terwujud. Karena, praktik busuk terus berlangsung di antara mereka. Pegawai pajak yang korup seperti Tomy tetap nekad menjalankan praktik penyelewengan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmani sendiri mengakui, selain Tomy, ada sejumlah nama lain pegawai pajak yang sedang diincar karena melakukan pelanggaran hukum.


Pernyataan Fuad Rahmani di satu sisi lumayan melegakan. Melegakan karena upaya menindak pegawai pajak nakal datang dari Ditjen Pajak sendiri. Penangkapan Tomy sendiri tak terlepas dari kerjasama KPK dan Ditjen Pajak.


Namun, di sisi lain, kita khawatir, meski orang-orang seperti Bahasyim, Gayus, Dhana, dan Tomy sudah tertangkap, tidak berarti mental korup di kalangan pegawai pajak itu hilang.


Karena itu, kasus Tomy Hendratno harus menjadi pelajaran sangat serius bagi aparat penegak hukum. Evaluasi tentang mengapa efek jera tidak terjadi setelah hukuman demi hukuman dijatuhkan kepada para penilap pajak harus dilakukan.


Salah satu penyebabnya ialah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Koruptor tidak pernah berhenti mencuri uang rakyat, karena hukuman yang diberikan kepada mereka tidak menakutkan. Sebaliknya, mereka justru dimanjakan.


Dalam kasus Gayus, misalnya, terungkap betapa ia bisa bebas bepergian saat masih berstatus tahanan. Ia bahkan bisa menonton pertandingan tenis dan keluar masuk tahanan berpuluh kali.


Berbagai vonis pengadilan kasus korupsi pun memperlihatkan jarang koruptor dihukum dengan vonis penjara di atas lima tahun. Hukum memang masih berpihak kepada mereka yang memiliki uang.


Karena itu, sudah saatnya memutus lingkaran mafia pajak. Caranya ialah dengan menghukum seberat-beratnya pegawai pajak yang terbukti menilap duit rakyat.
http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/06/08/12845/121/Efek-Jera-Mafia-Pajak-
Read more »

Tepi Barat: Otoritas Palestina meminta dunia internasional menghentikan penjajahan dengan modus pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di tanah Palestina.

Metrotvnews.com,

Israel seperti tidak menghiraukan kecaman internasional terhadap penjajahan dan pengambilan tanah warga Palestina tersebut. Saat ini Israel sudah membangun 851 pemukiman baru di Tepi Barat, yang notabene wilayah Palestina.


Langkah itu diambil sehari setelah parlemen Israel menolak rancangan undang-undang yang melegalkan semua pembangunan apartemen di tanah milik warga Palestina.


Pemerintahan Netanyahu mengumumkan akan membangun 551 perumahan di berbagai wilayah jajahan di Tepi Barat. Sebelumnya Netanyahu mengatakan akan membangun 300 apartemen di lokasi lainnya.

Tentu saja pengumuman itu menimbulkan kecaman keras dari Palestina. Untuk itu Palestina meminta dunia internasional beraksi dan menghentikan semua perluasan penjajahan yang berlangsung.


Sementara sebuah lembaga swadaya masyarakat Israel Peace Now mengatakan, keputusan pemerintah Israel itu merupakan hukuman terhadap warga Israel.(RZY)
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/07/152611/Palestina-Meminta-Dunia-Internasional-Hentikan-Penjajahan-Israel/7
Read more »

Israel Dituntut Membebaskan Seluruh Tahanan Palestina

Thursday, 07 June 2012 09:19

Jerusalem - Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur. Tuntutan tersebut tertuang dalam Amnesty International, yang diumumkan Rabu (6/6/2012).



"Bebaskan semua tahanan administratif, kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional," kata kelompok hak asasi manusia dalam satu laporan baru. "Hentikan praktek penahanan administratif," tambahnya.


Penahanan administratif diberlakukan berdasarkan mandat Inggris pra tahun 1948, dimana pengadilan-pengadilan militer dapat menahan tanpa pengadilan untuk masa waktu sampai enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan.


Para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel mengakhiri mogok makan pada 14 Mei 2012, setelah Israel berjanji membebaskan mereka yang ditahan tanpa diadili pada akhir masa penahanan mereka sekarang, kecuali ada bukti baru muncul terhadap mereka.


Namun menteri urusan tahanan Palestina, Issa Qaraqaa, pada Ahad lalu mengatakan bahwa Israel tidak akan memegang janjinya. "Israel mulai melanggar kesepakatan yang ditandatangani dengan para tahanan, dan dalam 10 hari setelah mengumumkan penghentian mogok makan, Israel memperpanjang kembali penahanan sekitar 30 tahanan," kata Qaraqaa.


Salah seorang tahanan, Thaer Halahla, yang puasa selama 76 hari dalam protes itu, dibebaskan Selasa petang, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Para anggota keluarga di kota Tepi Barat Al Khalil (Hebron) mengatakan bahwa Halahla, yang termasuk narapidana Bilal Diab, mencapai rekor bagi mogok makan Palestina, dibebaskan setelah ditahan tanpa diadili sejak Juni 2010.


Dalam laporannya,"Starved of Justice: Palestinians detain without trial by Israel" Amnesty mengatakan bahwa pada akhir April setidaknya 308 warga Palestina dikenakan penahanan administratif.


"Di antara mereka 24 orang adalah anggota Dewan Legistlatif Palestina (PLC) termasuk ketuanya Aziz Dweik, para pembela hak asasi manusia seperti Walid Hanatsheh dan setidaknya empat wartawan, selain mahasiswa-mahasiswa dan staf akademik perguruan tinggi," ungkap dokumen Amnesty tersebut.


Di antara rekomendasi Amnesty, Israel harus menghentikan pemindahan paksa para warga Palestina dari Tepi Barat ke Jalur Gaza dan pihak berwenang melindungi semua mereka yang berada dalam tahanan Israel dari semua bentuk penyiksaan dan perlakukan buruk lainnya. (HP, Ant)
http://www.gatra.com/internasional/timur-tengah/13740-israel-dituntut-membebaskan-seluruh-tahanan-palestina
Read more »

Muskercab PKS

Tuntang, Ahad, 27 Mei 2012
Tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang mengadakan Musyawarah Kerja Cabang (MUSKERCAB) secara bersamaan yang bertempat di Rumah Makan Rawa Permai, Desa Lopait Kecamatan Tuntang.

Tiga DPC PKS tersebut adalah DPC PKS Kec. Tuntang, Kec. Bawen dan Kec. Pringapus. Puluhan pengurus termasuk bidang keperempuanan PKS ikut serta dalam MUSKERCAB kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Daerah (RAKERDA) PKS Kab. Semarang beberapa waktu lalu di Tengaran.


Dalam MUSKERCAB ini diputuskan tentang jadwal perekrutan calon legislatif (caleg) PKS yang dipatok pada tahun 2012. Caleg tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal partai, terkait dengan aturan pemilu yang menganut sistem terbuka dengan suara terbanyak.


Dalam hal ini, anggota legislatif (aleg) PKS Kab. Semarang, Dra. Husni Anisah yang berkesempatan hadir menyampaikan, “Penentuan Daerah Pemilihan tidak berubah sebagaimana pemilu yang lalu. PKS di Cabang Dakwah dua harus mampu meningkatkan perolehan suara tiga kali lipat dari sebelumnya. Ini berarti masing-masing ranting PKS harus memiliki kepengurusan yang kokoh. Hal ini mengingat akan ada penghitungan suara tingkat desa, sehingga kader PKS tingkat desa harus mampu mengamankan suara partai, terhindar dari kecurangan mulai dari tingkat desa”.


Disepakati dalam MUSKERCAB kali ini beberapa program unggulan partai, yaitu penokohan kader, penentuan wilayah unggulan, kader penggerak tempat pemungutan suara dan melaksanakan kegiatan bakti sosial serta silaturohim tokoh. Tidak lupa pula selalu diadakan atributisasi setiap saat.


Sekretaris Umum PKS Kab. Semarang, Ahmad Rifa’i menambahkan, target 3 besar merupakan target PKS secara Nasional, adapun di Dapil dua, PKS Kab. Semarang mentargetkan memperoleh 1 kursi mininal dari 8 kursi yang diperebutkan. Humas
Read more »

Rabu, 30 Mei 2012

PKS Usulkan TKI Luar Negeri Bebas Biaya Asuransi & Paspor

Jakarta (29/5) - Fraksi PKS menyampaikan perlunya Negara memberikan asuransi gratis bagi calon pekerja yang kurang mampu. Hal ini karena pekerja yang kurang mampu tersebut mayoritas memiliki penghasilan yang rendah, sehingga akan memberatkan apabila harus membayar premi asuransi.


Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Indra SH saat membacakan pandangan Fraksi PKS terkait pengesahan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, di Ruang Baleg DPR RI, Selasa (29/5).

Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan perubahan redaksi Pasal 53 dalam RUU tersebut, dengan menghilangkan kewajiban bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk menanggung biaya Asuransi/Jaminan Sosial. “Dibalik tingginya biaya untuk menjadi TKI calon pekerja, mereka menjual harta benda, tanah, ternak dan bahkan berhutang,” ujar Indra.


Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan khusus untuk pekerja sektor domestik, Negara harus menanggung biaya pembuatan paspor dengan memperhatikan peraturan tentang keimigrasian yang berlaku. Dalam surat Keputusan Ditjen Imigrasi pada Departemen Hukum dan HAM nomor IMI2.UM.01.01.1-18 tertanggal 11 Januari 2010 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah gratis dapat memperoleh paspor 24 halaman secara gratis. Apabila pekerja menginginkan paspor 48 halaman maka biaya yang timbul ditanggung pekerja sendiri.

Terakhir, Fraksi PKS memandang bahwa proses kepulangan pekerja luar negeri ke daerah asal perlu mendapat pengawasan ketat oleh pemerintah. Hal tersebut khususnya bagi pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik dan/atau yang berpengetahuan minim, sering “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Namun demikian, pekerja tersebut tetap diberi kebebasan untuk memilih sendiri cara pulang menuju daerah asalnya,” kata Indra.

Pandangan Fraksi PKS ini, menurut Indra, disampaikan dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia tersebut, maka negara wajib menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negaranya baik di dalam maupun di luar negeri tanpa diskriminasi. “Sebagai pahlawan devisa Negara, maka calon pekerja atau pekerja Indonesia diluar negeri perlu mendapat perlindungan yang optimal dan mendasar, sehingga pembaharuan RUU dengan konsep yang mutakhir sangatlah penting,”



Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Read more »

 

KABAR DPC

KIPRAH KEWANITAAN

KOLOM